Perlukah Peneliti dari Hasil Keilmuannya Diberikan Penghargaan Budaya?

Budaya Jan 02, 2020

Etnis.id - Etnis, pada 14 Desember 2019, lewat artikel berjudul “Pura-Pura Penghargaan untuk Budayawan Indonesia”, mengulas tentang minimnya apresiasi pada kerja-kerja kebudayaan oleh pemerintah.

Apabila gejala yang demikian terjadi di pusat pemerintahan, tampaknya kita perlu berkaca pada peristiwa serupa yang terjadi di beberapa daerah, tak terkecuali Jawa Timur. Akhir tahun lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru saja melangsungkan acara bertajuk Peghargaan Seniman Jawa Timur Tahun 2019 di Surabaya.

Acara penghargaan itu meneruskan peristiwa serupa yang digulirkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), kepada para pelaku seni atau seniman dari berbagai macam kategori (seni pertunjukan, seni rupa dan sastra). Sebuah kebijakan yang patut diapresiasi.

Dan Jawa Timur adalah satu-satunya provinsi yang rutin memberi penghargaan pada seniman dan budayawan. Hanya saja, yang menjadi penting untuk diperhatikan, bahwa peristiwa itu telah berlangsung selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir, dengan jumlah seniman penerima sebanyak 500 orang setiap tahun.

Dalam lima tahun saja, maka seniman penerima sebanyak 2.500 orang. Semua seniman penerima wajib berdomisili di Jawa Timur. Karena itu, jumlah seniman semakin terbatas, tapi acara serah terima penghargaan harus terus dilangsungkan.

Akibatnya,  satu seniman seringkali mendapatkan penghargaan berulangkali untuk kategori yang sama.  Selain itu, arah kebijakan kebudayaan selama ini masih memusatkan pada sesuatu yang bersifat gigantik, semisal menggelar pentas-pentas kesenian dengan mendatangkan artis-artis Ibu Kota.

Peristiwa itu membawa konsekuensi pada penggunaan anggaran yang bombastis, sekadar selebrasi yang bersifat temporal. Tidak banyak kebijakan yang mengedepankan penghargaan pada basis kategori intelektual budaya, kepakaran dalam konteks ilmu pengetahuan, bukan semata keterampilan teknis.

Sebut saja misalnya, banyak peneliti yang mengangkat kebudayaan Jawa Timur dengan hasil penelitian yang “mencerahkan”. Tetapi mereka tidak pernah sekalipun mendapat penghargaan dari Pemerintah Jawa Timur hanya karena tidak berdomisili di Jawa Timur.

Helene Bouvier adalah salah satunya. Ia perempuan pertama yang berhasil menulis lanskap kebudayaan Madura–-terutama seni pertunjukan--dengan cermat dan “tuntas”.

Hasil penelitiannya diterbitkan menjadi buku berjudul Lebur (versi Bahasa Indonesia terbit tahun 2002). Buku itu dipandang sebagai karya ilmiah terbaik yang mampu menggugah kesadaran pembaca untuk mengenal lebih jauh tentang kebudayaan Madura.

Lebur berhasil meraih pengharaan Jeane Cruise sebagai kategori buku terbaik tentang Indonesia tahun 1992, serta Pengharagaan Georges Jamati sebagai buku terbaik tentang estetika seni pertunjukan pada tahun 1994. Lebur pun menjadi buku wajib dirujuk dan dibaca bagi para calon peneliti yang hendak menulis tentang Jawa Timur dan Madura khususnya.

Untuk lebih memperkaya referensi serupa, kita bisa menyebut sosok-sosok lain seperti Anderson Sutton yang meneliti tentang kekayaan musik di Jawa Timur (1991). Wisma Nugraha tentang tata kelola pertunjukan wayang kulit Jawatimuran (2012). Zulkarnain Mistortofy tentang gaya nyanyian di Madura Barat (2015). Sri Margana tentang kebudayaan Blambangan-Banyuwangi (2012).

Mereka semua melahirkan karya-karya bermutu, bukan warga Jawa Timur, tetapi memiliki intensitas yang tinggi meneliti kebudayaan di Jawa Timur. Ironisnya, mereka selama ini tidak pernah mendapatkan penghargaan hanya karena bukan penduduk asli Jawa Timur (sebagaimana syarat penerima penghargaan).

Akibatnya penghargaan yang diberikan hanya berakhir pada orang-orang yang sama saban tahun. Dalam konteks yang lain, tampak apresiasi hanya difokuskan pada hasil kekaryaan yang tangible, dengan menjadikan seniman sebagai subjek karena tolok ukurnya adalah karya seni, bukan karya keilmuan atau wacana konseptual di baliknya (itangible) lewat hasil-hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagian besar hasil-hasil penelitian itu masih berbentuk disertasi. Hal ini sebenarnya menjadi kesempatan baik bagi lembaga kembudayaan Jawa Timur untuk menginisiasinya menjadi buku-buku bermutu. Hasilnya, ekspo kebudayaan tidak semata berisi panggung-panggung pementasan-pertunjukan seni, tapi juga berpamer cakrawala konseptual keilmuan dalam bentuk buku.

Sayangnya, kerja yang demikian belum dilakukan. Tolok ukurnya sederhana, hingga saat ini kita kesulitan untuk melacak buku-buku bermutu terbitan lembaga kebudayaan di Jawa Timur. Lembaga itu masih sibuk dengan menggelar berbagai acara seremonial, yang hanya gegap gempita di awal, namun sayup-sayup tak terdengar setelahnya.

Apresiasi bidang kebudayaan tentulah tidak hanya tertuju pada para seniman dengan karya seninya, tapi juga para budayawan-peneliti-penulis dengan hasil karya konseptualnya.

Akhirnya, kritik ini menjadi penting agar forum penghargaan itu tidak sekadar menjadi ritual penyerapan anggaran plat merah tanpa memiliki dampak dan manfaat yang besar. Contoh idealnya, alih-alih melestarikan tradisi, saban bulan dinas kebudayaan menggelar sajian wayang kulit dengan menghadirkan dalang-dalang kondang dan super mahal seperti Manteb Soedarsono, Anom Suroto, Anom Dwijo Kangko dan Purbo Asmoro dari Surakarta.

Pertanyaan mendasarnya, apa yang membedakan pertunjukan wayang kulit ala lembaga kebudayaan dengan pementasan pada umumnya? Tidak ada! Idealnya, sebuah forum yang digagas lembaga kebudayaan harusnya memiliki nilai dan pesan yang lebih jelas, untuk menentukan posisi di mana ia sepatutnya berada.

Penghargaan-penghargaan yang tidak tepat sasaran itu sudah selayaknya dikoreksi demi arah kebudayaan yang lebih baik ke depannya. Lebih penting dari itu semua adalah, kesadaran tentang pentingnya merumuskan peta jalan kebudayaan Jawa Timur pada hari ini.

Banyak persoalan yang belum terselesaikan (sekadar menyebut contoh tentang polemik beberapa bangunan cagar budaya), berakibat timbulnya konflik yang berkepanjangan. Lembaga kebudayaan berimisi penguatan nilai-nilai kehidupan manusia seutuhnya.

Di mana peran itu tidak dibebankan pada lembaga kebudayaan semata, tapi oleh semua elemen yang terlibat. Sosok-sosok yang berjasa di balik itu semua memang sudah selayaknya mendapat apresiasi atau penghargaan. Hanya saja, apabila tidak tepat sasaran, maka hanya akan menjadi laku kerja yang asal-asalan. Aduh!

Editor: Almaliki

Aris Setiawan

Etnomusikolog, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta