Tata ruang tidak pernah sepenuhnya netral. Di dalamnya selalu terdapat pilihan politik, prioritas ekonomi, budaya dan cara negara memandang suatu wilayah. Ketika Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 menetapkan pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi, Galesong masuk ke dalam struktur administratif Kabupaten Takalar. Keputusan ini, dalam perspektif sejarah lokal, meninggalkan pertanyaan yang belum sepenuhnya selesai: apakah penggabungan itu hanya keputusan administratif, atau juga bagian dari proses panjang penyederhanaan identitas wilayah?

Pada dasarnya, Galesong bukan hanya kawasan pesisir di bagian selatan Sulawesi. Galesong memiliki ingatan sejarah sebagai ruang maritim, jalur mobilitas, dan basis budaya masyarakat bahari. Namun dalam perkembangan administrasi modern, karakter itu tidak selalu menjadi pusat kebijakan. Orientasi pembangunan yang lebih bertumpu pada pusat pemerintahan daratan membuat potensi maritim Galesong kerap tidak memperoleh ruang yang memadai. Di titik inilah kritik terhadap tata ruang perlu ditempatkan secara proporsional. Persoalannya bukan semata-mata nostalgia terhadap masa lalu, melainkan bagaimana sejarah, ekologi pesisir, dan kebutuhan ekonomi masyarakat hari ini diterjemahkan ke dalam desain kelembagaan yang lebih tepat.

Galesong dalam Sejarah Maritim Abad ke-17

Dalam sejarah Sulawesi Selatan, Galesong memiliki posisi penting dalam tradisi maritim Kerajaan Gowa. Setelah Perang Makassar pada abad ke-17 dan lahirnya Perjanjian Bungaya, sejumlah kekuatan lokal mengalami tekanan politik dan militer yang besar. Namun sebagian elit maritim tidak sepenuhnya menerima batas-batas baru yang dibentuk setelah kekalahan Gowa.

Salah satu figur penting dalam ingatan sejarah itu adalah I Maninrori Karaeng Galesong, dikenal bergerak keluar dari Sulawesi dan terlibat dalam konflik di Jawa Timur bersama Trunojoyo. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuatan maritim Galesong pada masa itu tidak terbatas pada pertahanan lokal. Mereka memiliki kemampuan mobilitas, jaringan, dan keberanian politik untuk memasuki gelanggang konflik yang lebih luas.

Tentu, peristiwa ini perlu dibaca dengan hati-hati, tidak cukup hanya diperlakukan sebagai kisah heroik. Yang lebih penting adalah melihatnya sebagai petunjuk bahwa Galesong pernah menjadi bagian dari konfigurasi politik dan militer maritim yang signifikan. Ketika sejarah seperti ini tidak menjadi bagian dari perencanaan wilayah, maka yang hilang bukan hanya memori, tetapi juga cara memahami potensi strategis suatu daerah.

Galesong dalam Masa Revolusi Kemerdekaan

Peran Galesong kembali terlihat pada masa revolusi fisik 1945–1949. Ketika Belanda berupaya memulihkan pengaruhnya melalui NICA, wilayah pesisir di Sulawesi Selatan menjadi bagian penting dari jaringan perlawanan. Galesong, dengan akses lautnya, berperan dalam mendukung mobilitas, logistik, dan komunikasi bagi kekuatan republik di kawasan tersebut.

Hubungan antara pejuang di Polongbangkeng dan masyarakat pesisir Galesong memperlihatkan bahwa perlawanan tidak hanya berlangsung di garis depan pertempuran. Namun juga hidup dalam jaringan masyarakat: nelayan, pemuka agama, keluarga, penghubung lokal, dan jalur-jalur kecil yang sulit dipantau. Dalam konteks perang kemerdekaan, dukungan seperti ini sering kali menentukan daya tahan sebuah gerakan.

Operasi militer Belanda di Sulawesi Selatan pada akhir 1946 hingga awal 1947 meninggalkan luka mendalam di banyak wilayah, termasuk Takalar dan kawasan pesisir sekitarnya. Kekerasan terhadap warga sipil, pembakaran kampung, dan eksekusi lapangan menjadi bagian dari memori kolektif yang tidak mudah dihapus. Namun setelah kemerdekaan, pengorbanan semacam itu tidak otomatis diterjemahkan menjadi status politik atau administratif yang khusus.

Di sinilah letak ironi sejarah Galesong. Wilayah ini memiliki rekam jejak panjang dalam perlawanan, tetapi tidak memiliki struktur monarki atau institusi politik formal yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh status keistimewaan seperti daerah lain. Akibatnya, kontribusi sejarahnya lebih banyak hidup sebagai ingatan sosial daripada sebagai dasar kebijakan negara.

Otonomi Asimetris dan Pertanyaan Keadilan Sejarah

Indonesia mengenal beberapa bentuk otonomi asimetris. Yogyakarta memperoleh status istimewa karena posisi historis keraton dan dukungan politiknya pada awal republik. Aceh memperoleh kekhususan melalui proses politik panjang yang berkaitan dengan sejarah, identitas, dan dinamika konflik. Jakarta memiliki status khusus karena fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional.

Pertanyaannya, bagaimana wilayah seperti Galesong ditempatkan dalam kerangka itu?

Galesong tidak memiliki keraton yang masih berfungsi sebagai institusi politik. Galesong juga tidak berada dalam posisi administratif seperti ibu kota negara. Namun absennya institusi formal bukan berarti absennya bobot sejarah. Justru di banyak wilayah pesisir, kontribusi masyarakat sering kali hadir dalam bentuk yang lebih tersebar: jaringan logistik, kekuatan sosial budaya, mobilitas laut, dan ketahanan komunitas.

Masalahnya, hukum administrasi pemerintah cenderung lebih mudah mengenali institusi formal daripada ingatan kolektif. Akibatnya, wilayah yang memiliki kontribusi historis tetapi tidak memiliki struktur politik yang mapan sering kali terserap ke dalam kategori administratif biasa. Galesong dapat dibaca sebagai salah satu contoh dari persoalan ini.

De-Maritimisasi dan Kerugian Strategis

Penggabungan Galesong ke dalam struktur administratif Takalar perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan batas wilayah, tetapi juga sebagai persoalan orientasi pembangunan. Galesong menghadap langsung ke Selat Makassar, salah satu jalur laut penting di kawasan Indonesia timur. Posisi ini memberi peluang bagi pengembangan ekonomi pesisir, perikanan, pelabuhan, industri kapal, logistik laut, dan keamanan maritim.

Namun potensi itu sulit berkembang apabila kebijakan daerah tidak menjadikan laut sebagai pusat orientasi. Ketika wilayah pesisir dikelola dalam kerangka pembangunan yang lebih berorientasi daratan, muncul jarak antara karakter wilayah dan arah kebijakan. Dampaknya dapat terlihat pada lemahnya investasi infrastruktur pesisir, terbatasnya dukungan terhadap nelayan, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi biru.

Karena itu, gagasan mengenai otonomi teritorial Galesong, baik dalam bentuk kabupaten maritim maupun skema daerah khusus pesisir, perlu dibahas secara serius. Bukan sebagai slogan pemekaran semata, melainkan sebagai agenda penataan ulang kebijakan berbasis karakter wilayah. Jika dirancang dengan baik, otonomi dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan fiskal, tata ruang, dan kelembagaan pembangunan pada kebutuhan masyarakat maritim.

Namun gagasan ini juga harus diuji secara ketat. Otonomi baru tidak boleh hanya menjadi jalan bagi elite lokal untuk memperoleh posisi politik. Harus disertai kajian fiskal, kapasitas birokrasi, kesiapan infrastruktur, basis ekonomi, serta desain tata kelola yang transparan. Tanpa itu, pemekaran hanya akan mengganti pusat ketergantungan lama dengan pusat kekuasaan baru.

Epilog: Dari Ingatan Sejarah ke Agenda Kebijakan

Bagi generasi muda Galesong, sejarah maritim tidak seharusnya berhenti sebagai cerita kebanggaan. Galesong perlu diterjemahkan menjadi agenda pengetahuan, advokasi, dan kebijakan. Pertanyaannya bukan hanya apakah Galesong pernah besar, tetapi bagaimana kebesaran historis itu dapat menjadi dasar untuk menyusun masa depan yang lebih adil.

Tuntutan terhadap otonomi atau penataan ulang wilayah harus dimulai dari kerja intelektual yang rapi: pengumpulan arsip, penulisan sejarah budaya lokal, kajian ekonomi pesisir, pariwisata, pemetaan ruang hidup nelayan-petani dan perumusan desain kelembagaan yang realistis. Dengan cara itu, aspirasi Galesong tidak tampil sebagai luapan emosi, tetapi sebagai proposal politik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan konstitusi.

Galesong memiliki dasar historis dan geografis untuk dibicarakan sebagai wilayah maritim strategis. Tetapi perjuangan untuk mengembalikan posisi itu "tidak cukup dengan retorika". Perlu data, organisasi, kepemimpinan lokal yang matang, kalibrasi para tokoh, dan keberanian untuk membawa isu ini ke ruang publik secara konsisten.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang Galesong adalah pertanyaan tentang bagaimana negara memperlakukan wilayah pesisirnya. Apakah laut hanya dilihat sebagai pinggiran, atau sebagai pusat kehidupan, ekonomi, dan identitas masyarakat? Galesong perlu dibaca dengan kewaspadaan yang sama: jangan sampai apa yang gagal dituntaskan oleh kolonialisme Belanda justru disempurnakan oleh negara merdeka melalui bahasa hukum. Sebab dalam banyak kasus, kekuasaan tidak selalu datang dengan senapan. Kekuasaan bisa datang sebagai pasal, peta, dan keputusan administratif, lalu bekerja seperti "kudeta putih" (White Coup) terhadap pengaruh kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi.